Tegassumbar,Agam – Proyek rehabilitasi jalan provinsi ruas Baso–Batas Batusangkar yang dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Barat dengan nilai kontrak mencapai Rp3,42 miliar menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, sejak sekitar satu minggu terakhir tidak terlihat adanya aktivitas pekerjaan di lokasi proyek yang berada di wilayah Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.
Kondisi ini memicu keluhan warga karena sejumlah material proyek masih menumpuk di tepi jalan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan. Lebih parah lagi, akses pada jembatan kecil yang menjadi jalur penting mobilitas masyarakat sehari-hari dibiarkan dalam kondisi tidak layak dan belum mendapatkan penanganan yang memadai.
Akibat tidak adanya kepastian pengerjaan, masyarakat terpaksa mengambil inisiatif sendiri demi menjaga akses transportasi tetap berjalan. Warga secara swadaya membuat jembatan darurat dengan menimbun saluran drainase menggunakan batu dan pasir agar kendaraan serta pejalan kaki tetap dapat melintas.
Masyarakat mempertanyakan komitmen pelaksana proyek terhadap keselamatan dan kenyamanan warga. Dengan nilai kontrak yang mencapai miliaran rupiah, penghentian pekerjaan tanpa penjelasan yang jelas dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan minimnya tanggung jawab terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.
Warga mendesak pihak kontraktor, konsultan pengawas, serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah konkret. Jangan sampai proyek yang seharusnya meningkatkan infrastruktur justru menjadi sumber keresahan dan membahayakan masyarakat yang setiap hari bergantung pada akses jalan tersebut.
"Kalau memang ada kendala teknis atau administrasi, masyarakat berhak mengetahui. Yang tidak bisa diterima adalah ketika pekerjaan berhenti, fasilitas umum terganggu, sementara warga dibiarkan mencari solusi sendiri," ungkap salah seorang warga setempat.
Hingga berita ini ditulis, belum terlihat adanya aktivitas pekerjaan di lokasi proyek, sementara masyarakat masih mengandalkan akses darurat yang mereka bangun secara swadaya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan proyek dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
