Tegassumbar - Legislator Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nofrizon menyampaikan kekecewaannya terkait kondisi pemerintah kota Bukittinggi yang menjadi salah satu daerah pemilihannya. Menurutnya, sangat minim kritikan yang bersifat konstruktif ditujukan ke pimpinan daerah setempat.
"Salah satu tugas kami melakukan pengawasan, saya update perkembangan Bukittinggi dari masa ke masa. Jika sebelumnya kepala daerah massif dikritisi, kenapa saat ini semua terlihat bungkam saja," ucap Nofrizon pada Sabtu 3 Januari 2026.
Ia menilai sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bahkan media kurang mengkritisi kinerja pemerintahan di Bukittinggi. Ia menegaskan, masyarakat harus memberikan masukan yang berperan sebagai sosial kontrol pembangunan daerah.
"Saya beri satu contoh, event pacu kuda di tengah kondisi bencana dan efisiensi anggaran. Ini kurang tepat, walau ada unsur galang donasi, akhirnya malah membuat jatuhnya korban dari joki yang terjatuh. Anggaran penyelenggaraan senilai Rp 200 juta itu bisa dibelikan sembako ber ton-ton,'" tegas Nofrizon.
Ia mengatakan terjadi dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang monoton di Bukittinggi termasuk janji kampanye Wali Kota terpilih, selain itu ia juga turut menyinggung kinerja DPRD Bukittinggi dalam proses pengawasan.
"DPRD Bukittinggi juga sepertinya kurang dalam hal kinerja, saya menyampaikan ini sebagai kritikan untuk membangun, bukan untuk mencemari nama baik Pemkot Bukittinggi," katanya. Nofrizon juga menyorot pernyataan Wali Kota Ramlan Nurmatias yang katanya didapat dari pengaduan masyarakat tentang pembandingan usaha ternak sapi dengan ternak kuda.
"Saya sayangkan itu, tidak sepatutnya Wali Kota membandingkan usaha masyarakat, jika beliau suka berkuda boleh saja tapi jangan sampai menyinggung usaha peternakan sapi yang dikatakan memiliki keuntunga lebih rendah dari beternak kuda. Tidak semua masyarakat mampu beternak kuda," ucap Nofrizon. Tidak hanya itu, Nofrizon pun mengkritisi kebijakan penutupan Stasiun Lambuang dan rendahnya honor yang diterima oleh pegawai Non ASN berstatus R4 hanya sebesar Rp 1,5 juta per bulan.
"Nomin itu jauh dari upah minimum rata-rata (UMR), saya berharap rekan di DPRD Bukittinggi bisa memberi kritikan kepada Wali Kota, suarakan kepada media jangan hanya di media sosial saja," tutur Nofrizon.
"Satu lagi, saya sebelumnya pernah mendampingi Wali Kota menemui pemerintah pusat. Saya kurang yakin dengan potensinya untuk melobi persetujuan anggaran atau program nasional ke daerah," pungkasnya.
Posting Komentar